Opini – Indonesia yang menganut sistem demokrasi tentunya memberikan ruang kepada seluruh warga negaranya untuk memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi sendri mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara merata atau memiliki makna tentang penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Demokrasi secara umum dapat dilihat pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam proses tersebut siapapun berhak mencalonkan diri dan masyarakat juga berhak menentukan siapa yang akan dipilihnya. Ruang kebebasan politik tersebut tentunya akan mengantarkan pada perbedaan pandangan masyarakat untuk menentukan siapa yang layak menjadi legislative (DPR) atau eksekutuf (Presiden, Gubernur, Bupati). Perbedaan pandangan dalam sistem demokrasi merupakan suatu yang lumrah, akan tetapi perbedaan yang berujung pada sikap anarkis tentunya ini yang menjadi suatu masalah.

Dalam studi politik menurut Henry J. Schmandt, politik bukan hanya mencakup pengelolaan masalah publik, struktur dan organsasi pemerintah, dan kampanye pemilu/pilkada secara periodik, tetapi mencakup aspirasi, tujuan, keyakinan dan nilai-nilai manusia. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan dan tahapan pemilu/pilkada, norma tentang etika politik yang baik sudah terabaikan dan digantikan dengan politik kekuasaan yang berakibat pada konflik kepentingan, dan parahnya lagi konflik yang terjadi merembes sampai kepada masyarkat tingkat bawah. Kejadaian tersebut tentunya disebabkan oleh factor pendidikan dan fanatisme kelompok.

Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu media untuk mencipatakan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan. Pendidikan sendiri bisa kita dapat secara praktis (pengalaman) maupun teoritis (literature) baik melalui lembaga formal atau non formal. Akan tetapi pengetahuan yang didapat kebanyakan tidak mengantarkan kita pada suatu kebijaksanaan melainkan menjadi alat untuk melakukan suatu dominasi kelompok terhadap kelompok lain.

Dominasi kelompok dalam pelaksanaan pemilu/pilkada, tentunya nampak terlihat ketika tim pemenangan melakukan kampanye yang bertujuan untuk menggait masyarakat dan menanamkan suatu keyakinan akan suatu visi misi dari calon atau pasangan calon yang dapat membawa aspirasi masyarakat. Perilaku tersebut dalam politik merupakan suatu yang dibenarkan, hanya saja ketika dominasi tersebut berujung pada suatu dokma, tentunya akan menyebabkan sikap intoleran, maka hal tersebut akan menimbulkan sikap fanatisme kelompok dan akan menciderai nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Fanatisme Kelompok

Sikap fanatik sendiri merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang dianggap suatu kebenaran yang mutlak. Ketika sikap seperti ini sudah tertanam dalam diri kita, tentu dengan sendirinya kita telah menutup ruang dialogis, bahkan akan mengabaikan kebenaran dari pihak lain. Dalam kasus demokrasi kita hari ini, fanatisme yang tertanan dalam diri masyarakat akan berujung pada sikap intoleransi, bahkan bisa menyebabkan sikap anarkis antar pendukung pasangan calon dalam pemilu/pilkada.

Tindakan anarkis yang terjadi antara pendukung, tentunya tidak merugikan para calon baik yang menang maupun kalah, melainkan kita sebagai masyarakat. Karena tindakan semacam itu akan memecah persaudaraan dan persatuan masyarakat. Ketika permasalahan ini terjadi, kita harus bertanya siapakah yang patut disalahkan dan siapa yang akan bertanggung jawab. Untuk menjawab masalah seperti ini, kita harus memulai menanyakan pada diri kita masing-masing.

Semua tindakan yang inkonstitusional dalam sistem demokrasi khusunya pada pelaksanaan pemilu/pilkada akan menyebabkan matinya demokrasi. Namun perlu kita sadari bersama, bahwa keberpihakan kita terhadap calon atau pasangan calon merupakan suatu yang dibenarkan, bahkan sebagai warga negara yang baik kita wajib menyalurkan suara kita dalam pelaksanaan pemilu/pilkada. Hanya saja, jangan sampai keberpihakan kita berujung pada sifat fanatisme buta apalagi sampai berujung pada tindakan anarkis, karena yang akan dirugikan adalah kita sendri sebagai masyarakat. Satu hal lagi yang perlu kita pahami bersama, bahwa musuh dalam politik merupakan sahabat dalam demokrasi.

Penulis : Budi Nurhamidin (Sekretaris bidang pendidikan dan kaderisasi Pemuda Muhammadiyah Bolmong)