BOLSEL – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan (Bolsel), melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih menunggu petunjuk teknis (Juknis), terkait pemberian tunjangan 4 juta bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala BKPSDM Bolsel Ahmadi Modeong, melalui Kabid Mutasi dan Data Shandy Lamato, mengatakan jika informasi tentang tunjangan tersebut memang ada.

“Memang benar akan tetapi hingga saat ini kami belum menerima Juknisnya,” kata Lamato, Rabu (23/12/2020).

Lanjutnya, hingga saat ini pihaknya masih menunggu juknis tersebut dari pemerintah pusat dan kemungkinan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mendapatkan undangan terkait rapat koordinasinya.

“Pemerintah pusat membuka 1 juta PPPK untuk tahun depan. Dari total tersebut, kami belum bisa memastikan berapa kuota untuk Bolsel sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Ia juga menyampaikan, terkait Peraturan Presiden (Perpres) 98 tahun 2020, tentang penggajian PPPK belum ada arahan dari pemerintah pusat.

“Sampai saat ini untuk pengurusan NIP PPPK belum ada petunjuk sama sekali, sekarang kami masih mengurusi NIP CPNS 2019,” ungkapnya.

Sekedar informasi PPPK di Kabupaten Bolsel saat ini berjumlah 2 orang.