BAGIKAN

BOLMONG – Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah di sektor pertambangan. Sumber daya alam tersebut, terdapat di beberapa desa yg memiliki kandungan emas, yaitu di Desa Bakan, Mopait dan Tanoyan.

Di wilayah tersebut ribuan rakyat penambang Lolayan menggantungkan hidupnya untuk mengais rejeki. Sejak Tahun 1980 masyarakat sudah memulai menambang dengan cara tradisional. Untuk melanjutkan kegiatan pertambangan, masyarakat berharap pemerintah bisa menerbitkan izin pertambangan di wilayah tersebut.

Alhasil, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmong telah mengusulkan wilayah pertambangan tersebut untuk dijadikan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), di antaranya wilayah pertambangan Monsi, yang terletak di Desa Mopait dan wilayah Potolo, Desa Tanoyan. Usulan WPR tersebut telah mendapatkan respon baik dari Pemerintah Provinsi.

Masyarakat Lolayan berharap, ketika wilayah Potolo dan Monsi dijadikan WPR, agar memperhatikan warga lokal. Karena hampir sebagian masyarakat Lolayan berprofesi sebagai penambang. “Kami sangat bersyukur atas respon pemerintah provinsi yang akan menjadikan Potolo dan Monsi sebagai WPR,” ungkap salah satu tokoh pemuda Desa Mopait, Nujul Kifli Mokodompit.

Namun kata Nujul, saat ini masyarakat lolayan mengaku sangat kecewa. Karena WPR ini justru memberikan ruang penuh kepada para pemilik modal dan tidak memperhatikan masyarakat lokal. “Kemarin kami mendapatkan informasi, bahwa ada koperasi yang pengurusnya bukan asli penduduk warga Lolayan untuk bekerjasama dengan para pemodal yang akan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Potolo dan Monsi. Nama koperasi tersebut adalah Miranti Citra Mandiri. Dan kami menolak kehadiran koperasi tersebut,” tegas Nujul.

Senada juga, dikatakan oleh Abdul Nasir Ganggai, tokoh pemuda Tanoyan. Ia menegaskan, bahwa tidak menginginkan kehadiran koperasi dari luar daerah di wilayah WPR. “Kami menolak keras koperasi dari luar daerah. Inti dari WPR adalah memperhatikan kesejahteraan masyarakat Lokal bukan orang dari Luar daerah tambang,” pungkasnya.