BAGIKAN

BOLMONG – Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terkait penyelesaian aset bermasalah, yang menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dalam penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) aset daerah bermasalah, menunjukkan hasil optimal.

Sesuai dengan kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dengan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahwa deadline penyelesaian aset paling lambat pada akhir Oktober ini.

Dari data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD), proses penyelesaian aset secara keseluruhan menunjukkan angka yang cukup maksimal. Progress capaian keseluruhan per 31 Oktober 2019, secara keseluruhan mencapai 95 persen.

Kepala Badan Keungan Daerah BKD) Rio Lombone, mengatakan, capaian penyelesaian aset daerah terhitung Kamis (31/10/2019), berada pada posisi 93 persen. “Ya, progres Penyelesaian aset kita sudah Sembilan Puluh Tiga Persen,” kata Rio.

Menurut mantan kepala Inspektorat ini, bahwa keseriusan dari setiap Instansi dalam penyelesaian aset cukup optimal. Dari semua SKPD rata-rata pencapaiannya di atas 93 persen. Hanya tersisa satu SKPD saja yang capaiannya dibawah. “Tinggal Dinas Kesehatan yang capaiannya masih dibawah,” jelas Rio.

Rio menambahkan, sudah 13 SKPD dengan keterangan 100 persen dari hasil penyelesaian aset. “Sudah 13 SKPD dari hasil tindak lanjut capai 100 persen,” tambahnya.

Berikut Dinas yang memiliki aset besar serta capaiannya, Masing-masing ;

• Dinas PU jumlah temuan Rp.   240.679.775.030,00 tindak lanjutnya Rp. 224.159.046.450,00. Presentase 93 persen.

• Dinas Pendidikan dari jumlah temuan Rp. 162.726.852.118,60 tindak lanjutnya Rp. 153.776.681.204,90. Presentase 94 persen.

• Sekretariat Daerah jumlah temuan Rp. 11.601.546.791,00 tindak lanjut Rp. 10.943.438.274,00. Presentasenya 94 persen.

• Dinas Kesehatan Rp. 17.510.370.285,00 tindak lanjutnya Rp. 10.942.027.552,00 presentase 62 persen.