BAGIKAN

BOLMONG – Sampai dengan saat ini pemerintah Republik Indonesia masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB). Sehingga beberapa daerah yang menginginkan pemekaran wilayah masih tertunda. Salah satunya perjuangan untuk mewujudkan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR).

Pemekaran daerah salah satu tujuannya adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, keran pemekaran daerah sampai dengan saat ini belum dibuka oleh pemerintah pusat.

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR). Hal ini disampaikan Gubernur, saat menghadiri kunjungan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menurutnya, komitmen pemerintahan (OD-SK) Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, akan mendorong terwujudnya pembentukan PBMR, jika moratorium pembentukan DOB dicabut oleh pemerintah pusat.

“Kalau pemerintah socabut moratorium pembentukan daerah otonom baru, pertama kali yang akan jadi adalah Provinsi Bolaang Mongondow Raya,” ucap Olly, saat memberikan sambutan pada kunjungan kerjanya, Senin (24/2/2020) di Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong.

Olly mengatakan, agar supaya pendekatan pemerintah sudah lebih dekat. Contoh sederhananya ketika Gubernur melakukan kunjungan kerja, tidak perlu lagi berlama-lama nginap di wilayah Bolaang Mongondow karena sudah lebih dekat.

“Itulah pemikiran pemerintah terjadi pemekaran daerah otonom baru, dalam rangka pendekatan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu takut, selama saya jadi Gubernur, tidak ada yang menghalang-halangi terbentuknya PBMR. Karena tujuan kami bekerja, bagaimana rakyat itu sejahtera. Bukan mendapatkan kekuasaan yang besar. Karena pemilik kekuasaan besar itu adalah tuhan yang maha kuasa. Kita manusia hanya sebagai pekerja di Bumi ini,” ungkap Olly.

Olly menegaskan, bahwa tidak ada pikiran-pikiran dari kami selaku pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk menghambat terbentuknya PBMR, dengan alasan karena akan berkurang wilayah kekuasaan. “Jadi tidak ada pikiran-pikiran kalau moratorium terbuka, lalu kami menghambat supaya masih besar wilayah kekuasaan. Karena pemikiran dan pemahaman kita sebagai Gubernur, bagaimana mensejahterakan rakyat,” tegas Olly.

Sekedar Informasi bahwa, Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia mengusulkan agar moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) dicabut. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono usai menemui Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/1/2020). Wapres merupakan ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015.