BAGIKAN

BOLMONG – Dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) akan menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.

SP2D online ini, bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran atau pencairan yang selama ini dilakukan secara manual dengan banyak tahapan. Melalui online ini, tahapannya akan berkurang karena langsung terkoneksi dengan BNI selaku pemegang kas daerah. Sehingga pencairan atau SP2D dapat dilakukan tepat waktu dan dapat mengurangi risiko kesalahan.

Kepala BKD Bolmong, Rio Lombone, melalui Sekretarisnya, Fanny Irawan Popitod, menyampaikan, bahwa untuk meningkatkan pelayanan terkait pengelolaan keuangan khusus bidang perbendaharaan, BKD dan BNI Cabang Bolmong telah menggagas penerapan SP2D online.

Menurutnya, Bolmong salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang gunakan sistem SP2D online. “Sulawesi Utara baru Bolmong yang terapkan sistem ini sesudah Pemerintah Provinsi Sulut,” ujarnya.

Fanny menjelaskan, terkait penerapan SP2D online ini, tinggal menunggu untuk digunakan dan dijalankan yang sistemnya dibuat oleh BNI sendiri. Dengan adanya sistem ini, selain mempermudah juga mempersingkat proses pengurusan berkas SP2D.

“Sistem ini memperpendek proses diperbendaharaan dalam pengurusan berkas, karena SP2D-nya sudah secara online. Karena, nantinya ketika SP2D diterbitkan maka secara otomatis pihak Bank akan melakukan pemindahbukuan,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa SP2D online ini, semacam kas daerah online, jadi sudah tidak lagi seperti pengurusan berkas pencairan dana secara manual. Karena SP2D-nya tidak lagi dalam bentuk kertas dan diantar ke Bank, melainkan lewat sistem semuanya.

“Kan biasanya setelah SP2D dicetak, kemudian di bawa ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan secara manual ke dalam sistem mereka. Nah, untuk sistem SP2D online ini, tidak perlu lagi ke Bank, karena SP2D nya bukan lagi dalam bentuk kertas, melainkan melalui sistem,” ungkap dia.

Ia berharap, dengan adanya penerapan sistem terbaru tersebut, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya bendahara, harus segera menyesuaikan. Apalagi, tekait rekening yang akan diterbitkan SP2D. “Para bendahara segera meminta rekening koran (RC) untuk disesuaikan agar tidak terjadi kesalahan. Sebab sistem akan gagal, jika rekeningnya ada yang salah,” harapnya.