BAGIKAN

BOLSEL – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow terbilang membanggakan sepanjang tahun 2019 ini. 16 peraturan daerah dari insisiatif para legislator berhasil diterbitkan kurun waktu kurang lebih tiga semestar.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bolsel, Sunardi Kadullah mengatakan, tahun ini DPRD telah melewati sejumlah agenda kerja yang cukup padat terutama di bidang legislasi.

“Baru-baru ini kita sudah tetapkan lima produk Perda baik inisiatif maupun pemerintah. Raperda yang belum tuntas di tahun ini kita pacu penetapannya,” ucapnya.


Ditambahkannya, Propemperda tahun 2020 nanti, DPRD mempunyai tujuh Ranperda inisiatif dan empat lainnya merupakan usulan eksekutif. 

“Dari 11 Raperda tersebut, sudah menjadi Prolegda 2020. Pembahasan sejumlah Raperda sisa tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut tahun depan sesuai jadwal yang sudah ditentukan bersama,” terangnya.

Disisi lain, Ketua DPRD Arifin Olii menyampaikan perlunya keseriusan dan peningkatan pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD Bolmong Selatan.

“Pembentukan produk legislasi ini merupakan wujud penyerapan aspirasi masyarakat. Memang sebenarnya tidak mutlak harus ada perda inisiatif, namun jika DPRD benar-benar menyerap aspirasi dan memahami masalah di tengah masyarakat, tentu perlu dituangkan dalam Perda. Karena Perda merupakan manifestasi aspirasi rakyat,” ungkapnya.

Perda 2019 Telah Ditetapkan 

1. Perda tentang Pengelolaan Sampah. (Inisiatif DPRD)
2. Perda tentang pembentukan lembaga  penyiaran publik lokal radio suara Nato. (Inisiatif DPRD)
3. Perda tentang kawasan tanpa rokok. (Inisiatif DPRD)
4. Perda tentang perubagan atas perda nomor 8 tahun 2011 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. (Inisiatif DPRD)
5. Perda tentang tata cara penyusunan program pembentukan perda. (Usulan Ekskutif)

Propemperda 2020

1. Ranperda tentang pemberian kemudahan penanaman modal di daerah. (Inisiatif DPRD)
2. Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan. (Inisiatif DPRD)
3. Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani nelayan dan pembudidayaan ikan. (Inisiatif DPRD)
4. Ranperda tentang pemberdayaan koperasi. (Inisiatif DPRD)
5. Ranperda tentang zona nilai tanah. (Inisiatif DPRD)
6. Ranperda tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan. (Inisiatif DPRD)
7. Ranperda tentang pelayanan ibadah haji. (Inisiatif DPRD)
8. Ranperda tentang badan permusyawaratan  desa. (Usulan Ekskutif)
9. Ranperda tentang kabupaten layak anak. (Usulan Ekskutif)
10. Ranperda tentang pemberian gelar adat. (Usulan Ekskutif)
11.ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 11 tahun 2016 tentang OPD.  (Usulan Ekskutif). (Sumber: Sekretariat DPRD Bolsel)

Advetorial