BAGIKAN

BOLSEL РKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melakukan sosialisasi tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemutakhiran data dalam pemilihan gubenur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, serta Bupati dan wakil Bupati Bolsel tahun 2020. Kegiatan dilaksanakan di Warung Kopi Kemang, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (23/7/2020).

Sosialisasi yang di pimpin oleh ketua KPU Bolsel, Stanly Eskolano Kakunsi, bersama komisioner KPU Fijay Bumulo dan Hirsan Mohammad, menghadirkan beberapa stakeholder dalam pilkada, yaitu Bawaslu dan Disdukcapil Bolsel . Hadir pula Ketua Komisi I DPRD Bolsel Zulkarnain Kamaru, anggota Parpol, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta para pemilih pemula.

Eskolano dalam penyampaiannya mengatakan saat ini pihaknya sudah sampai pada proses Coklit oleh anggota PPDP, yang dilakukan secara serentak sejak 15 Juli 2020 di 81 Desa yang ada di Bolsel.

“Anggota PPDP sudah dilakukan Bimtek bagaimana saat tiba dirumah pemilih, termasuk menanyakan Kartu keluarga (KK), dan yang wajib pilih dirumah yang dituju,” katanya.

Komisioner KPU Bolsel lainnya, Fijay Bumulo menambahkan, anggota PPDP yang mendatangi rumah para pemilih dalam kondisi telah siap, karena telah diberikan Bimtek. Mereka juga dibekali dengan perlengkapan Protokol kesehatan.

“Tak hanya itu, PPDP juga wajib menanyakan jika dirumah tersebut ada pemilih pemula yang belum memiliki dokumen kependudukan, PPDP wajib mengarahkan ke Disdukcapil untuk membuat KTP dan lainnya,” kata pria yang akrab disapa Jay ini.

Sementara itu Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bolsel, yang diwakili oleh anggotanya Kifly Malonda, kami dari Bawaslu RI hingga pengawas desa siap untuk mengawasi proses coklit ini.

“Karena yang kerap menjadi masalah ini adalah daftar pimilih, maka kami berharap agar KPU bisa memberikan akses data A-KWK (data pemilih), sebab A-KWK ini bagian dari alat kerja PPDP,” pinta dia.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kepundudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunawan Otuh menyatakan, siap membantu KPU dalam Pilkada 2020 untuk membangun sinergitas. Ia menyampaikan, jika nanti antara KPU atau Bawaslu membutuhkan, Disdukcapil selalu siap membantu. 

“Jadi kami kasih NIK dan nama, nanti disitu bisa dilihat bahwa pemilih ini sebenarnya beralamat dimana. Tapi hanya sebatas nama dan NIK saja, kalau yang lain itu rahasia karena sudah di atur dalam undang-undang,” jelasnya.

Otuh juga menambahkan, sering kali menjadi masalah setiap Pilkada adalah pemilih ganda atau memiliki dua KTP.

Advetorial