Ketika debu skandal korupsi ribuan trilyun yang melibatkan PT Pertamina (Persero) mulai terurai, masyarakat Indonesia dihadapkan pada realita pahit tentang sejauh mana korupsi mungkin telah merajalela di dalam tubuh BUMN kita.
Skandal ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melayani kepentingan rakyat.
Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
Melihat dari kasus Pertamina, ada urgensi yang tidak bisa lagi diabaikan untuk meluaskan pemeriksaan ke BUMN lainnya, khususnya PT Telkom Indonesia (Telkom) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Kedua BUMN ini, sama seperti Pertamina, memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional dan keseharian masyarakat.
Telkom sebagai penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dan PLN sebagai penyedia energi listrik yang merupakan kebutuhan vital masyarakat.
Skandal korupsi yang menyeret Pertamina harus dijadikan momentum untuk introspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan-perusahaan milik negara lainnya.
Apakah Telkom dan PLN telah menjalankan operasional dan pengelolaan keuangannya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang cukup? Atau apakah di sana juga terpendam potensi konflik kepentingan dan korupsi yang belum terungkap?
Pemeriksaan yang intensif dan independen terhadap Telkom dan PLN akan memberikan beberapa manfaat krusial.
Pertama, pemeriksaan akan membantu memastikan bahwa praktik terbaik diadopsi dalam pengelolaan perusahaan dan mencegah potensi kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat korupsi.
Kedua, ini akan memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai pilar ekonomi nasional.
Lebih lanjut, langkah ini juga akan memperkuat fondasi hukum dan regulasi yang mendukung operasi BUMN, membuatnya lebih tahan terhadap intervensi dan manipulasi yang tidak etis.
Transparansi dalam operasional dan keuangan perusahaan milik negara bukan hanya baik untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang saham terbesar.
Tindakan preventif dan investigatif seharusnya menjadi agenda rutin, bukan hanya dilakukan ketika skandal telah terjadi.
Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, dan dalam konteks BUMN, hal ini berarti memastikan mekanisme kontrol internal dan eksternal yang robust, transparansi dalam setiap aspek operasional, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi segala bentuk audit atau pemeriksaan.
Memang, tindakan seperti ini akan menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan manajemen dan pemangku kepentingan BUMN.
Namun, untuk kebaikan bersama dan masa depan ekonomi Indonesia yang lebih bersih dan transparan, langkah ini adalah harga yang harus kita bayar.
Keterbukaan dan kejujuran harus menjadi norma baru dalam pengelolaan BUMN, dan skandal Pertamina seharusnya menjadi lonceng peringatan bagi kita semua.
Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari kapasitas ekonominya, tetapi juga dari integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaganya.
Skandal korupsi tidak boleh lagi menjadi bagian dari narasi Indonesia ke depan.
