BOLSEL – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H Iskandar Kamaru SPt mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Selasa (31/08/2021). Selain Iskandar yang mengikuti rapat dari Ruang Rapat Kantor Bapelitbangda Bolsel ini, pertemuan yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh gubernur serta bupati dan wali kota se-Indonesia.

Selain Rakorwasdanas, Kemendagri bersama KPK dan BPKP meluncurkan (launching) Monitoring Centre Prevention (MCP). MCP merupakan sinergitas ketiga lembaga negara tersebut dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang membuka secara resmi kegiatan ini menyampaikan terima kasih atas kerja sama KPK dan BPKP dalam pembuatan sistem MCP dan berharap seluruh Kepala Daerah bisa ikut dengan sistem ini.

Mendagri lanjut memaparkan tentang temuan-temuan yang sering terjadi dari perencanaan yang kurang tepat, penganggaran yang kurang tepat dan pelaksaan program. 

Diakhir sambutannya, Tito Karnavian mengimbau di tengah pandemi Covid-19 ini maka efisiensi harus betul-betul dilakukan dan kecerdikan mencari peluang agar tidak merugikan masyarakat sehingga pendapatan daerah bisa meningkat.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri menyampaikan bahwa ada 8 fokus utama KPK selaku lembaga yang diberi mandat memberantas korupsi, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu/perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan Desa.

Disisi lain, Kepala BPKP Muh. Yusuf Ateh menyampaikan, salah satu resiko utama yang menghambat pencapaian tujuan adalah resiko fraud. Oleh karena itu, manajemen perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan mitigasi resiko fraud. Terkait hal ini pimpinan harus bisa menyadari resiko fraud ini pada Pemda masing-masing.

“MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. BPKP juga menyiapkan upaya dalam mendorong penguatan pengendalian Korupsi dari sisi  Edukatif, Represif dan Preventif,” kata Yusuf.

Dalam mengikuti Rakorwasdanas Iskandar Kamaru turut didampingi oleh Sekda Bolsel Marzanzius A Ohy SSTP MA, Inspektur Ridel Paputungan, Kaban Keuangan, serta sejumlah ASN Bolsel.

Advertorial