Bupati saat memimpin rapat.

BOLSEL – Tindakan antisipasi segera dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam menghadapi kasus baru Covid-19. Tak ingin lengah, Bupati Hi Iskandar Kamaru mengajak jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), guna membahas pencegahan agar virus mematikan ini tidak menyebar luas di wilayah Bolsel.

Didampingi Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Iskandar menggelar rapat. Pertemuan dalam rangka koordinasi ini berlangsung di ruang rapat kantor Bappelitbangda, Kawasan Perkantoran Panango, Kamis (29/7/2021).

Berbagai poin penting dirumuskan dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Ketua DPRD Bolsel Ariffin Olii, Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Andri Sufari SH MHum, jajaran Forkopimda Bolsel, Sekda Marzanzius A. Ohy, Danpos TNI AL Mayor Laut (E) Andi Husain, Binda Pos Bolsel Yoga Damanik, Cabjari Dumoga, pimpinan perangkat daerah dan para Camat se-Bolsel.

Poin-poin penting yang dihasilkan kemudian dituangkan menjadi surat edaran kemudian disebarluaskan guna dipatuhi secara menyeluruh di wilayah paling selatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini.

Berikut hasil keputusan rapat koordinasi:

– PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) diberlakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari aparat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol-PP, Tim Penggerak PKK, Posyandu, tokoh adat, pemuda, tenaga kesehatan dan relawan lainnya.

– Pelaksanaan kegiatan perkantoran Pemerintah Instansi Vertikal, BUMD dan Swasta, dilaksanakan dengan WFH sebesar 50% dan WFO 50%.

– Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, penginapan, pasar, toko dan swalayan dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

– Pasar Tradisional, Pedagang kaki lima, agen outlet voucher, pangkas rambut, laundry, bengkel kecil, cucian kendaraan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat.

– Pelaksanaan makan/minum di tempat umum seperti pada warung makan, pedagang kaki lima, rumah makan/restoran dan kafe dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

– Pelaksanaan kegiatan konstruksi pada lokasi proyek dapat beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

– Pelaksanaan kegiatan ibadah di Masjid, Musholah, Gereja, Pura dapat dilakukan dengan menggunakan 50% kapasitas tempat yang tersedia dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

– Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) dapat dilakukan dengan menggunakan maksimal 25% kapasitas tempat yang ada, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

– Pelaksanaan Resepsi Pernikahan dan kegiatan hajatan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan ketentuan menggunakan kapasitas tempat yang tersedia paling banyak 25% dengan mengatur undangan datang dan pulang secara bergantian, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan tidak ada hidangan makanan ditempat (sajian dalam bentuk makanan dus).

– Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan diizinkan pelaksanaannya dengan menggunakan paling banyak 25% kapasitas tempat yang tersedia dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

– Penggunaan transportasi umum seperti ojek, taksi, kendaraan umum, diizinkan beroperasi hingga pukul 22.00 Wita dengan menggunakan 50% kapasitas tempat.

– Pemerintah Desa membentuk Posko tingkat Desa berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

– Posko tingkat Desa diketuai oleh kepala desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat, Lembaga Pembedayaan Masyarakat dan Mitra Desa lainnya yg dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat.

– Pengawasan Protokol Kesehatan dilakukan sepenuhnya oleh Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri dengan dukungan Posko tingkat Kecamatan dan Desa.

Advetorial