BOLSEL – Tim Kerja Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tengah mempersiapkan penyederhanaan birokrasi untuk lingkup Pemkab Bolsel. Hal ini terlihat dari pelaksanaan rapat yang berlangsung di ruang rapat sekretaris daerah, Perkantoran Panango, Rabu (5/5/2021). Sekda Bolsel, Marzanzius Arvan Ohy SSTP selaku pengarah tim memimpin rapat tersebut.

Penyederhanaan Birokrasi adalah pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Menurut Marzanzius, untuk kabupaten/kota yang akan dialihkan adalah jabatan pengawas eselon 4 dengan rincian, jabatan pengawas sejumlah 321 jabatan disederhanakan menjadi 205 jabatan, dan yang dipertahankan sebanyak 116 jabatan.

Selain itu, kata Sekda, ada jabatan pengawas yang tidak dialihkan. Jabatan itu, yakni pengawas di sekretariat dinas, badan kantor, sekretariat DPRD, bagian pengadaan barang dan jasa, RSUD, tata usaha kepegawaian dan keuangan di Bagian Umum Setda, kecamatan, tata usaha di Kesbang dan KTU di UPTD Air Minum.

“Sedangkan jabatan pengawas di luar dari jabatan yang disebutkan yang ada di bidang-bidang dan bagian-bagian di Setda dan Setwan dialihkan ke fungsional sesuai dengan jabatan fungsional teknis masing-masing,” ungkap dia.

Disisi lain, dalam rapat juga dibahas pula jabatan yang kosong dan yang masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt.)

Sekda menerangkan bahwa jabatan-jabatan tersebut wajib diisi terlebih dahulu dengan pejabat definitif.

“Pengisiannya akan diajukan ke Mendagri karena Bolsel masuk daerah yang melaksanakan Pilkada. Setelah semua jabatan pengawas yang kosong dan Plt diisi dengan pejabat definitif, barulah data identifikasi penyederhanaan birokrasi ini akan disampaikan ke Kemendagri melalui Biro Organisasi Provinsi Sulawedi Utara untuk diverifikasi,” beber Marzanzius.

Dibeberapa kesempatannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan tujuan penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan responsivitas dan meningkatkan kualitas output dari birokrasi itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah.

“Saya kira ini yang ingin memangkas birokrasi panjang menjadi yang ramping, birokrasi yang lebih dinamis, efisien, dalam pelayanan publik dan pemberian izin. Sehingga leader dari birokrasi ada di tangan eselon satu dan dua,” kata Tjahjo dikutip laman merdeka.com.

Dia berharap, dengan penyederhanaan sistem birokrasi sinergisitas instansi pusat dan daerah ke depannya juga akan lebih baik. Setidaknya ada keterpaduan dalam rangka proses pengambilan keputusan, melayani masyarakat, serta memberikan perizinan dalam konteks investasi.

Rapat penyederhanaan birokrasi lingkup Pemkab Bolsel dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Rikson Paputungan MPd selaku Ketua Tim Kerja Penyederhanaan Birokrasi, Kaban BKPSDM Ahmadi Modeong SPd, Inspektur Ridel Paputungan, Kabag Hukum Kadek Wijayanto SH MH, Kabag Organisasi Muh Basri Sutrimo SSTP serta jajaran Tim Kerja Penyederhanaan Birokrasi.

Editor: Rahmat Putra