MANADO – Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Hi Iskandar Kamaru SPt dan Deddy Abdul Hamid bersama Ketua DPRD Ir Arifin Olii dan Sekda Marzanzius A Ohy SSTP menghadiri penyerahan serentak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, Senin (3/5/2021) di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Manado.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Olly Dondokambey SE, Sekprov Sulut, Ketua DPRD Sulut serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Sulut.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi SE MM mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak berpuas diri dengan opini WTP karena WTP adalah kewajiban bukanlah prestasi.

“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pemerintahan yang baik sudah seharusnya menyajikan manajemen pemerintahan yang akuntabel dan transparan.”

Pemkab Bolsel telah mewujudkannya. Terbukti, 7 kali meraih opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Namun begitu, Pemkab Bolsel terus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan.

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas pengelolaan keuangan. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK itu sendiri didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan atau disclosure, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah sehingga kualitas laporan keuangan suatu pemerintah daerah secara umum tergambar dari opini yang diberikan oleh BPK.

Alhamdulillah. Dengan komitmen yang konsisten, pemerintah kabupaten dapat kembali meraih predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah dari BPK, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-7 kalinya secara berturut-turut,” ucap Iskandar seraya bersyukur.

Turut hadir juga dalam acara ini, Asisten III Pemkab Bolsel Rikson Paputungan, Inspektur Daerah, Irban, Kaban Keuangan, dan Kabag Protokol.

Advetorial