BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Senin 30 November 2020, sukses melaksanakan dua agenda rapat paripurna, yang diselenggarakan di ruang paripurna gedung DPRD Bolmong.

Agenda pertama adalah paripurna pembicaraan tingkat II penetapan persetujuan atas Rancangan Peraturan Dearah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021, untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna pembicaraan tingkat II penetapan persetujuan atas empat Ranperda inisiatif DPRD tentang pajak sarang burung walet, Ranperda tentang irigasi, Ranperda tentang pengendalian dan penanggulangan rabies dan Ranperda tentang pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling, didampingi Wakil Ketua Sukron Mamonto, serta dihadiri oleh Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, Sekretaris Daerah, Tahlis Gallang, Asisten, pimpinan OPD lingkup Pemkab Bolmong, serta seluruh Anggota DPRD dari masing-masing fraksi.

Ketua DPRD, Welty Komaling, saat memimpin rapat paripurna, menyampaikan, penetapan persetujuan Ranperda APBD Kabupaten Bolmong pada kesempatan ini adalah merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintah. Dan menjadi wewenang daerah, yang pelaksanaannya tidak lain dari dan atas pendapatan anggaran belanja daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Perda,” kata Welty.

Rapat pun dilanjutkan dengan penandatanganan bersama penetapan Ranperda APBD Bolmong TA 2021 dan Empat Ranperda Inisiatif DPRD Bolmong menjadi Perda, oleh Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, Wakil Ketua I DPRD Sukron Mamonto dan Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow.

Usai melakukan penandatanganan, Bupati Yasti S Mokoagow, saat memberikan sambutan, menyampaikan, paradigma pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja berpenagruh terhadap tahapan penyusunan anggaran, yang dalam proses perencanaannya harus dilandasi transparansi dan akuntabilitas serta secara ekonomis, efisien dan efektif, yang kesemuanya itu mampu mencerminkan pengelolaan keuangan dalam rangka memberikan fungsi pelayanan publik yang utuh.

“Hal ini merupakan implementasi dari fungsi perencanaan dan koordinasi, serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kebijakan pemda sebagai bentuk manajemen pengelolaan keuangan yang lebih baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum Ranperda ini ditetapkan, kita semua baik itu pihak eksekutuif maupun legislatif, telah melaksanakan pembahasan yang sistematis dan terencana guna menyapakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintahan dan pembangunan di setiap perangkat daerah,” kata Bupati.

Bupati mengatakan, Ranperda APBD Bolmong TA 2021 didasari masih terdapat banyak program dan kegiatan yang belum terakomodir, dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun hal tersebut bukanlah kendala, tetapi harus dijadikan motivasi untuk lebih giat lagi mencari sumber-sumber pendapatan lainnya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah.

“Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita benahi dan perbaiki pengelolaan keuangan di daerah yang kita cintai ini. Khususnya dalam hal pengelolaan barang milik daerah, agar di tahun-tahun selanjutnya kita akan memperoleh dana yang lebih besar lagi dari Pemerintah Pusat. Sehingga dana tersebut dapat kita gunakan dalam program dan kegiatan yang belum sempat terakomodir,” harap Yasti.

Diketahui, enam fraksi yang ada di DPRD menyampaikan pandangannya melalui juru bicara yang telah disepakati, ibu Satira Manoppo Anggota DPRD, untuk membacakan pandangan enam fraksi tersebut. Dimana, keenam fraksi itu menyetujui Ranperda APBD Bolmong TA 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Kemudian Anggota DPRD Bolmong dari partai PPP Harianti Kyai Mastari, yang tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk menyampaikan hasil konsultasi ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) tentang Empat Ranperda inisiatif DPRD Bolmong hingga bisa ditetapkan menjadi Perda.

Advertorial