BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, Senin (22/06/2020) membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022.

Musrenbang perubahan RPJMD yang diselenggarakan oleh Bappeda Bolmong, digelar secara online melalui sambungan video conference dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting itu, di ikuti oleh Sekretaris Daerah Tahlis Gallang dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bolmong, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling dan anggota, Forkopimda, mitra, serta sejumlah stakeholder terkait.

Bupati Yasti dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Musrenbang Perubahan yang dilaksanakan ini, sangat penting dan strategis sebagai forum bagi kita semua selaku pemangku kepentingan di daerah. “Saya menyampaikan ucapan terima kasih, atas pelaksanaan agenda yang sangat penting dan strategis ini, sebagai forum bagi kita semua selaku pemangku kepentingan di Daerah ini,” kata Yasti.

Bupati menyampaikan, bahwa dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 Tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

“Berdasarkan Pasal 264 Ayat 5 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ungkap Yasti.

Selain itu lanjut Yasti, perubahan RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah, diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 dan terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Bolmong tahun 2017-2022,” jelas Yasti.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Yarlis Awaludin Hatam, menambahkan, bahwa Musrenbang perubahan RPJMD tersebut, butuh masukan atau umpan balik, untuk kesamaan pandangan tentang tujuan dan sasaran perubahan RPJMD tahun 2017-2022 dengan data dan informasi yang memadai. Sehingga akan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, dapat dipublikasikan, serta dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bolmong.

“Perubahan ini, mulai akan disusun oleh semua perangkat daerah sesuai dengan visi-misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rancangan perubahan RPJMD kabupaten Bolmong tahun 2017-2022. Sehingga setiap dokumen perencanaan yang disusun, memiliki sinkronisasi dan saling mendukung antara satu dokumen dengan dokumen lainnya,” tutur Yarlis.