Arifin Olii membuka Rapat Paripurna di kantor Dinas Kominfo Bolsel.

BOLSEL – Masa Pandemi COVID-19 tidak menghalangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) untuk menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Bolsel tahun 2019. Meski dilaksanakan via video conference, gelaran paripurna terbilang sukses.

Ketua DPRD Bolsel Ir Arifin Olii menyampaikan, rapat paripurna dilaksanakan berdasar pada surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bolmong Selatan nomor: 100/1568/SETDA/III/2020, perihal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bolsel tahun anggaran 2019.

Bupati, Wakil Bupati dan pejabat Pemkab Bolsel.

“Menindaklanjuti surat dari sekretaris daerah Kabupaten Bolsel, maka DPRD Kabupaten Bolsel melalui Badan Musyawarah telah melaksanakan rapat internal guna menjadwalkan pelaksanaan rapat paripurna penyampaian LKPJ. Untuk itu, pelaksanaan rapat paripurna Dewan saat ini adalah rapat paripurna Dewan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Bolmong Selatan tahun anggaran 2019,” beber Arifin, Senin (27/4/2020).

Rapat paripurna diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD di kediamannya masing-masing. Sementara Arifin sendiri memimpin rapat di kantor Dinas Kominfo Bolsel didampingi pejabat Sekretariat DPRD. Dia menyampaikan, kondisi ini dilakukan karena kondisional yang dialami oleh masyarakat di seluruh Indonesia, dan dunia akibat wabah pandemi COVID-19.

Ketua DPRD didampingi sejumlah pejabat Sekretariat DPRD.

Sementara itu, Bupati Bolsel Hi Iskandar Kamaru SPt yang saat itu berada di rumah dinasnya, dalam sambutannya menyampaikan,  mewujudkan pelaksanaan otonom daerah yang bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), maka, kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD, berdasarkan amanat Pasal 69 AYAT 1 Undang-undang Republik Indonesia NOMOR 23 TAHUN 2014 tentang pemerintahan Daerah, Dan PASAL 19 AYAT 1 Peraturan pemerintah NOMOR 13 TAHUN 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Laporan keterangan Pertanggung jawaban dimaksud secara subtantif memuat visi, misi kepala daerah dan data umum daerah penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesain, kebijakan strategis dan dan pelaksanaannya serta dan upaya tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggran sebelumnya dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan,” ucap Iskandar.

Dalam penyampaian LKPJ Pemkab Bolsel tahun 2019, bupati didampingi oleh Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Advetorial