BOLMONG – Dalam rangka menghadapi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, menegaskan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar fokus dan benar-benar mengikuti seluruh proses jalannya audit rinci dari BPK.

“Seluruh SKPD itu harus turun langsung, tidak boleh diwakili. Setiap ada permintaan dokumen atau data apapun dari tim BPK, data itu harus sejujur jujurnya tidak boleh ada dana yang dimanipulasi,” tegas Yasti, ketika diwawancarai oleh sejumlah awak media, usai melakukan entry meeting antara Pemkab Bolmong dan BPK di ruang rapat lantai 2, kantor Bupati, Selasa (11/2/2020).

Menurut Yasti, jika ada masalah atau kendala dalam setiap laporan yang diminta oleh BPK, agar disampaikan secara terbuka. “Kalau ada masalah kecil atau besar sekalipun, harus disampaikan secara terbuka kepada tim BPK. Tidak boleh ada yang ditutupi,” ucap Yasti.

“Sehingga bisa mencari jalan keluar serta solusi yang terbaik, dalam rangka pembenahan laporan keuangan dan administrasi yang ada di Kabupaten Bolmong,” pungkas Yasti.

Ia juga mengimbau kepada seluruh SKPD, agar selama proses pemeriksaan BPK, tidak ada yang melakukan tugas di luar daerah. “Selama 30 hari, seluruh SKPD yang akan keluar daerah, harus atas ijin saya,” tandas Yasti.