BOLMONG – Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Bolmong Tahun 2021, dengan tema pemantapan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian regional dan pemeratan pendapatan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang, mengatakan, bahwa Musrenbang tahun ini, masih ada kesamaan seperti musrenbang pada tahun sebelumnya. Hanya saja ada beberapa perubahan mendasar yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).

“Karena RPJMN mengalami perubahan, maka RPJMD kita direvisi. Sebab, RPJMD tidak boleh bertentangan dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Sehingga itu, ada beberapa perubahan juga di RPJMD kita,” ujar Tahlis, Kamis (30/1/2020) saat membuka Musrenbang di Kecamatan Passi Barat.

Salah satunya kata Tahlis, jika dulu di RPJMD kita masuk skala prioritas, maka pada tahun ini tidak lagi masuk kategori prioritas. “Yang paling pokok itu adalah perubahan target indikator. Tetapi tidak berubah secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat perubahannya, hanya sekitar 80 sampai 90 persen,” ungkap Tahlis.

Tahlis menjelaskan, akibat perubahan RPJMD tersebut maka ada perubahan Nomenklatur kegiatan. Sehingga ini yang mempengaruhi daftar tunggu kegiatan-kegiatan dari tahun 2018, 2019 dan 2020, walaupun substansi yang dituju sama tetapi pasti judul kegiatannya berbeda.

Dalam sistem e-Planning, kalau judul kegiatan itu berbeda, aplikasi tidak bisa menarik itu ke e-Budgeting (Penganggaran). “Substansinya sama tetapi judul kegiatannya berbeda, ketika masuk ke penganggaran, pasti tidak bisa ditarik ke aplikasi e-Budgeting,” beber Tahlis.

Ia mencontohkan seperti ada yang mengusulkan kegiatan pelatihan. Misalnya, judul kegiatan pelatihan ibu-ibu PKK UMKM, sementara substansi dalam pelatihan itu adalah pelatihan keripik nenas, substansinya sama. “Sehingga dalam judul itu, bisa ditafsirkan secara umum. Karena bisa saja ada bermacam-macam pelatihan yang menumpang ke kegiatan tersebut, seperti pelatihan keripik pisang, pembuatan roti, dan lain sebagainya,” terang Tahlis.

Untuk RPJMD 2021 dan 2022 sisa periode ini, Tahlis mengungkapkan bahwa, yang sesuai dengan RPJMN terbaru, itu harus lebih fokus lagi dalam membuat usulan. Harus jelas, tudepoin. Agar menghindari penumpang gelap. “Karena jika judul kegiatan bersifat umum, maka akan banyak penumpang gelap yang akan masuk dalam kegiatan tersebut,” ucap Tahlis.

Menurutnya, kalau judulnya umum ada kemungkinan usulan bisa bermacam-macam yang masuk. “Usulan di 2021 harus fokus. Pertama yang disebut adalah substansi dan yang kedua ialah lokasi. Tidak boleh hilang dalam Nomenklatur kegiatan, yaitu Substansi dan Lokasi,” tandas Tahlis.