KOTAMOBAGU- Balai Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor milik Pemkot Kotamobagu, akan segera beroperasi. Hal ini menyusul dilakukannya proses kalibrasi alat uji oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Wilayah 22, Kamis (05/12/2019).

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu, Nasli Paputungan, melalui Sekretaris, Pra Sugiarto Yunus, kalibrasi dilakukan sesuai dengan surat edaran Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kepada Gubernur Sulut.

“Kalibrasi alat uji ini sesuai dengan surat edaran Kemenhub ke Gubernur Sulut, yang menjelaskan bahwa, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Sugiarto.

Sehingga lanjut Sugiarto, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dan penganggaran menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

“Di sisi lain, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam pemberian akreditasi terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagai bentuk pengakuan formal suatu UPUBKB dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor,” jelasnya.

Lanjut dia, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, sebagai berikut:
1) Pasal 122 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian.

“Pasal 160 huruf a, menyebutkan bahwa unit pelaksana uji berkala wajib melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi; Pasal 160 huruf d, menyebutkan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib menggunakan peralatan pengujian; Pasal 167 bahwa untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan bagi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang tidak melakukan kalibrasi, hasil uji berkala dinyatakan tidak sah,” jelasnya berdasarkan surat edaran Kemenhub.

Sehingga itu, jika di daerah telah terdapat pelayanan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor, maka segera dilengkapi dan dipenuhi persyaratannya sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).

Sugiarto menambahkan, pelaksanaan kalibrasi tersebut hanya dilalukan hari ini. Pihaknya pun akan mulai mengoperasikan Balai Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

“Setelah kalibrasi, maka balai sudah bisa digunakan. Rencananya, tahun depan semua peralatan uji sudah bisa digunakan dan jasa angkutan sudah bisa melakukan uji atau kir lagi,” pungkasnya.