Sekda Bolsel, Arvan Ohy (Foto: Facebook/Arvan Ohy).

BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) akan menaikan gaji atau upah para tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) se-Bolsel.

Hal ini diutarakan Sekertaris Daerah Bolsel, Arvan Ohy SSTP saat bersua dengan awak media Kamis (14/03/2019). Menurut Arvan, kenaikan gaji TKSK ini merupakan bagian dari komitmen tiap anggaran pada saat penyusunan anggaran lalu.

“Honor mereka (TKSK) perlu dibaikan, karena mereka memiliki peran penting dalam upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan,”ujarnya.

Ia melanjutkan, mereka yang bertugas di tujuh kecamatan sangat layak untuk menerima honor besar, karena tugas dan tanggung jawab mereka juga besar.

“Kenaikan honor tersebut nantinya dapat memotivasi para TKSK ini dalam bertugas, sehingga lebih bersemangat menjalankan tugasnya,” harapnya.

Baca : Penanggulangan Kemiskinan Masih Jadi Prioritas Pemkab Bolsel

Pejabat jebolan IPDN ini membeberkan, jika  sebelumnya honor para TKSK sebesar Rp1.250.000 per bulannya, kemudian naik menjadi Rp 2.000.000.

“Naik Rp 750 ribu. Sumber anggaran APBD Bolsel yang diatata lewat anggaran Dinsos dan mulai diberlakukan terhitung Januari 2019. Menurut kami menaikan upah TKSK memang sangat layak. Pasalnya, setiap kecamatan hanya satu orang (TKSK) sementara tugas mereka harus melakukan pendataan berulang-ulang,”jelasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di tingkat Kecamatan, sebagai tenaga relawan yang direkrut dari unsur Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atas dasar kesukarelawan dan keiklasan untuk mengabdi.

“Eksistensi TKSK sangat diperlukan di wilayah Kecamatan untuk mengisi infrastruktur sosial di wilayah ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, TKSK mempunyai tugas dan tanggung jawab besar salah satu diantaranya, melakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan sumber kesejahteraan sosial  dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan.

“Adapun lainnya yaitu, mengembangkan jejaring dan koordinasi peyelenggara usaha kesejateraan sosial dengan instansi terkait dan pihak terkait  di tingkat Kecamatan. Dan yang terakhir melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas Sosial kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI,” urainya.

Penulis : Viko Karinda