KOTAMOBAGU- Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang kontribusi pajak sebesar 10 persen di tiap usaha restoran/cafetaria, hotel dan hiburan, terus disosialisasikan.

Pajak yang dipungut dari masyarakat tersebut, akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Setiap usaha yang sudah dipasang alat e-Tax oleh Pemkot melalui Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD), wajib menyetor pajak.

Meski demikian, BPKD menilai, usaha rumah makan Lamongan yang tersebar di Kotamonagu, enggan menyetorkan pajak tersebut.

Menurut Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak, BPKD Kotamobagu, Ahmad R Bonde, tempat usaha seharusnya membantu pemerintah untuk memungut pajak dari konsumen.

“Lamongan ini kami telusuri membentuk pahuyuban. Dimana, saat proses penagihan, mereka kadang sekali menyetor,” ujarnya.

“Kan, sebenarnya bukan bayar pajak, tapi menyetor pajak. Logikanya, orang yang makan di rumah makan itu pasti mampu. Pengusaha lamongan terkesan tak mau membantu pemerintah dalam hal pemungutan pajak tersebut,” tambahnya.

Pihaknya pun melayangkan surat peringatan bagi tempat usaha khususnya rumah mngan yang enggan menyetor pajak.

“Sanksinya ada. Yakni pencabutan izin usaha dan penutupan. Untuk target kita dalam setahun, restoran sebesar Rp3 miliar, Hotel Rp850 juta dan hiburan Rp250 juta,” pungkasnya.