Ketua DPRD Bolsel memimpin jalannya rapat paripurna. (Foto: Istimewa).

BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar Rapat Paripurna Tahap I Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bolmong Selatan tahun 2016-2021, Senin (11/02/2019) hari ini.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bolsel Hi Abdi Van Gobel SE dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Bolsel, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, Sekda Marzanzius Arvan Ohy, para Asisten, pimpinan SKPD, Staf Ahli, Staf Khusus, Camat, serta ASN lingkup Pemkab Bolsel, dalam rangka penyusunan perubahan kedua RPJMD Bolsel 2016-202. Paripurna ini masuk pada tahap pertama pembahasan.

Ketua DPRD mengatakan, RPJMD merupakan penjabaran  dari visi, misi dan program kerja kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah yang memperhatikan RPJM Nasional.

“RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,” kata Abdi saat memimpin rapat paripurna.

Pandangan umum fraksi oleh juru bicara saksi. (Foto : Istimewa).

Pandangan umum masing-masing fraksi yakni, Fraksi Trisakti, Fraksi Gerakan Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Harapan melalui juru bicara masing-masing fraksi, menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Pemkab Bolsel untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna tahap I penyusunan perubahan kedua RPJMD Bolsel tahun 2016-2021, menitikberatkan pentingnya RPJMD ini.

Iskandar menyampaikan, sesuai amanat undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, RPJMD menjadi instrumen penting dalam membuat visi, misi, tujuan,sasaran, kebijakan umum dan arah pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu 5 tahun.

Pimpinan SKPD Bolsel mengikuti jalannya rapat paripurna. (Foto: Istimewa).

Iskandar menambahkan, pasal 264 ayat 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan.

“Keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dapat diubah jika tidak sesuai dengan perkembangan yang ada” ujarnya.

Dari hasil pembahasan, DPRD mengagendakan kembali rapat paripurna tahap kedua penyusunan perubahan kedua RPJMD Bolsel tahun 2016-2021.

Advetorial