BOLMONG –  Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, Selasa (29/01/2019) kemarin, menghadiri Rapat Fasilitasi Permasalahan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terkait penguatan BPD SulutGo yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Gedung H lantai 8 Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta ini, dipimpin langsung Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri RI, Syarifuddin.

Rapat tersebut juga dihadiri Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, Wali Kota Manado Viky Lumentut, Sekprov Sulut Edwin Silangen, Direktur Utama beserta Komisaris dan Direksi PT. Bank SulutGo.

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Syarifuddin mengatakan, di dalam regulasi, BUMD termasuk Bank SulutGo termasuk milik Pemerintah Daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang memiliki saham di Bank SulutGo dan menjadi mitra bisnis pemerintah daerah.

“Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menghindari sedapat mungkin untuk seolah-olah mengambil sikap menunjuk harus di salah satu bank. Tentunya hal ini tidak mungkin, tapi itu adalah kewenangan kepala daerah karena kekuasaan penunjukkan bank sebagai RKUD adalah kuasa dari kepala daerah dan bank mana yang akan dijadikan RKUD itu ada di telunjuknya kepala daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip bisnis yang sehat,” kata Syarifuddin.

Sebagai contoh lanjut Syarifuddin, ketika Pemda meminjam di bank lain bunganya masih bisa dengan angka 10%, tapi begitu meminjam di bank BUMD bunganya mencapai 14% dan artinya hal ini pada akhirnya deskresi itu ada di daerah.

“Yang jelas dengan memperhatikan apakah efisiensi masa harus meminjam di bank yang bunganya sangat tinggi, sehingga kepala daerah mempunyai deskresi (kewenangan) selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Syarifuddin mengatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah disebutkan bahwa salah satu alasan kepala daerah menunjuk bank tertentu itu karena berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh bank tersebut.

“Setidaknya ini yang menjadi bahan pertimbangan Bupati Bolmong untuk memindahkan RKUD ke Bank BNI, dan satu hal yang ingin saya garis-bawahi yaitu kalau bukan Pemda yang membesarkan Bank SulutGo, maka siapa yang akan membesarkan, dan kalaupun pemda beramai-ramai lepas tangan, maka Bank SulutGo akan selesai dan tamat riwayatnya,” pungkasnya.