BOLMONG- Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, memaparkan alasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong melakukan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bolmong dari Bank SulutGo ke Bank BNI, kepada Dirjen Bina Keuangan, Kemendagri RI, saat rapat Fasilitasi Permasalahan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bupati Yasti mengatakan, berpindahnya RKUD disebabkan banyak hal, yang pertama alasan Pemkab Bolmong bahwa sebagai pemerintah wajib mencari sumber-sumber PAD yang sah.

Kedua adalah hal yang krusial yaitu permasalahan yang menyumbang Opini Disclaimer oleh BPK dimana data RC yang ada di Bank SulutGo berbeda dengan data yang ada di Pemkab Bolmong dan perbedaan data itu tidak diperbaiki sistemnya oleh Bank SulutGo.

“Selain itu sering terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, data PBB-P2 yang telah dilaunching tahun 2017 lalu tidak sinkron dan tidak diinformasikan oleh Pihak Bank SulutGo kepada Pemkab Bolmong. PNS kami juga banyak mengeluh terkait penetapan bunga Bank SulutGo yang mencapai 19% dimana seharusnya pihak Bank SulutGo tidak boleh memberikan kredit pinjaman yang pemotongan gajinya mencapai 90%, dan menurut Bupati seharusnya Bank Sulutgo memberikan batasan persentase atas besaran pinjaman PNS. Besarnya pemotongan gaji oleh Bank SulutGo kepada PNS sangat berpengaruh terhadap kinerja PNS tersebut karena sudah tidak ada lagi gaji yang diterima akibat dari besarnya pemotongan gaji oleh Bank SulutGo,” jelas Bupati.

Bupati mengatakan Bulan Oktober Tahun 2017 lalu, telah menerima kunjungan dari Direktur Utama dan beberapa Direksi Bank SulutGo dimana, sebagai salah satu dari 24 pemegang saham, meminta untuk menempatkan putra daerah sebagai perwakilan yang duduk jajaran Bank SulutGo dimulai dari Komisaris, Direksi sampai pada divisi yang sebanyak 16 orang, tetapi tidak ada satupun perwakilan dari Kabupaten/Kota di Bolmong Raya, karena divisi merupakan kewenangan dari Direktur Utama dan Komisaris.

“Direktur Utama Bank SulutGo disaat itu berjanji akan menempatkan putra daerah yang berasal dari BMR untuk duduk di divisi pada bulan Desember 2017 tetapi sampai dengan Januari 2019 ini, tidak direalisasikan oleh mereka (Pihak Bank SulutGo, red),” ujarnya.

Bupati juga meminta kepada Dirktur Utama bahwa Dana Corporate Social Responsibity (CSR) yang diberikan kepada Pemkab Bolmong juga harus diimbangi dengan besaran deviden yang diperoleh, karena Pemkab Bolmong sebagai salah satu daerah penyumbang terbesar deviden tersebut agar Pemkab Bolmong lebih semangat lagi dalam mencari pendapatan lain-lain yang sah.

Bupati juga menyinggung soal laba bank yg disinyalir dipakai oleh Komisaris untuk pencalonan legislatif ataupun calon kepala daerah.

Selain itu, rekutmen karyawan yang tidak berpihak kepada putra daerah, dimana pihak Bank SulutGo mengabaikan visinya sendiri yaitu mengelola perbankan yang berdikari dan berkeadilan dan menurut bupati adil itu proporsional.

“Bank SulutGo hanya memberikan laba sebesar 50% kepada Pemkab Bolmong, sisanya 50% lagi tidak diberikan dan seharusnya resiko direksi jangan dibebankan ke pemegang saham dan labanya seharusnya dibagi sebesar 90% ke Pemegang Saham.

RUPS Bulan Mei 2018 mengamanatkan bahwa awal minggu pertama Juli 2018 akan dilaksanakan RUPS tetapi sampai akhir Juli 2018 tidak dilaksanakan sehingga Pemkab Bolmong menyurat ke Pemegang Saham untuk dilaksanakan RUPS tetapi sampai tahun 2019 ini tidak dilaksanakan RUPS sehingga permasalahannya merembet sampai ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah,” papar Bupati.

Bupati menambahkan, saat ini pihaknya melakukan negosiasi dengan pihak BNI untuk melakukan Take Over Kredit (Memindahkan Kreditur) dan dialihkan ke Bank BNI, karena BNI tidak berhak memotong gaji PNS di Bank SulutGo karena PNS itu yang melakukan perjanjian dengan Bank SulutGo, bukan dengan pihak Bank BNI dan BNI-pun tidak diberikan kewenangan oleh PNS untuk melakukan pemotongan.