BOLMONG РPemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Jumat (11/01/2019) menerima Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang diterima langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow, di Kantor Pemkab Bolmong.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Helda Tirajoh menjelaskan, tahun 2018 lalu merupakan tahun awal bagi Ombudsman menilai Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik di Pemkab Bolmong, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Dimana Ombudsman menilai lebih kepada bukti fisik yang terlihat saat itu, sebagai contoh di beberapa Perangkat Daerah tidak ditemui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ataupun Standar Pelayanan Prima (SPP) yang tidak terpajang di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat,” ujarnya.

Sehingga kata Tirajoh, dapat berpengaruh terhadap nilai kepatuhan pelayanan publik, walaupun SOP atau SPP tersebut ada namun hanya disimpan di perangkat komputer ataupun flash disk.

Lanjutnya, dalam melakukan penilaian kepada Pemerintah Daerah termasuk Pemkab Bolmong, pihaknya melakukan dengan diam-diam bahkan pura-pura menjadi masyarakat biasa yang ingin mengurus sesuatu di salah satu Perangkat Daerah.

“Karena dengan cara begitu, akan diketahui sejauh mana tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan publik,” ungkapnya.

Dijelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang pemberian sanksi, mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berupa pembehentian tidak dengan hormat kepada kepala perangkat daerah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut.

“Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini, maka Aparatur Pemerintah statusnya saat ini sebagai pelayan yang melayani tuannya, yaitu masyarakat,” katanya.

Atas hasil penilaian yang dilakukan Ombudsman perwakilan Sulut, Pemkab Bolmong diberikan penilaian berada pada zona Kuning atau zona sedang.

Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow dalam sambutannya, memberikan apresiasi terhadap hasil yang dicapai.

“Syukur Alhamdulillah, Pemkab Bolmong di awal penilaian kali ini berada pada zona kuning atau zona sedang. Terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulut dan secara khusus kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bapak Irianto Husain yang atas kerja kerasnya mampu memperoleh nilai kepatuhan di atas rata-rata dan mampu mendongkrak nilai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik,” kata Yasti.

Ia berharap dengan nilai yang diperoleh tahun ini akan menjadi motivasi bagi perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk lebih baik lagi dalam menata birokrasi di tahun-tahun mendatang khususnya dalam hal Pelayanan Publik.

“Saya menginstruksikan, seluruh Organisasi Perangkat Dserah di Lingkup Pemkab Bolmong untuk selalu berkoordinasi dengan pihak Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga di tahun-tahun selanjutnya kita akan memperoleh nilai yang lebih baik lagi dari tahun ini,” pungkasnya.