Foto Karikatur Moh. Triasmara Akub.

Saya memulai tulisan ini dengan persoalan perdebatan sengit secara internal mengenai permasalahan Permendagri nomor 40 tahun 2016 itu, banyak sekali persoalan yang kami dapatkan setelah menelaah lebih detail tentang permendagri tersebut dan disandingkan dengan data yang kami miliki.

Kesimpulannya adalah, kami sangat meyakini ada “ketidakberesan” dan pastinya Pemkab Bolmong sangat dirugikan dengan adanya aturan tersebut. Ini tidak hanya persoalan pembagian royalti dari PT J Recources Bolaang Mongondow (JRBM) yang timpang, tapi lebih dari itu. Ini juga menyangkut wilayah bolaang mongondow yang tergerus dan “dicuri”. Karena faktanya, memang dengan hadirnya Permendagri tersebut wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow relatif berkurang.

Permasalahan tidak berhenti sampai disitu. Lantas langkah apa yang harus kami tempuh agar hak-hak dari pemkab bolmong dapat kembali seperti semula? Kami mahfum bahwa hanya ada dua cara yang bisa kami tempuh, yaitu Institutional Review atau Judicial Review. Setelah dengan diskusi panjang akhirnya kami mengambil sikap bahwa Institutional Review adalah langkah terbaik dan paling mungkin untuk dilakukan.

Untuk cara yang pertama sudah berusaha kami lakukan semaksimal mungkin dan seperti yang telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa cara itu belum berhasil. Hampir semua argumentasi yang kami berikan kala itu mentah dan belum mampu meyakinkan kemendagri bahwa seharusnya permendagri itu diubah karena tidak sesuai fakta, dan data yang kami peroleh. Apa argumentasi pemkab bolsel kala itu? Hampir-hampir tidak ada argumentasi berarti saat itu yang disampaikan, pemkab bolsel menyampaikan menjalankan saja keputusan dan mematuhi pemerintah, selain itu lebih kepada klarifikasi-klarifikasi mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan, tapi argumentasi atau data pendukung untuk menyatakan dengan pasti bahwa Permendagri tersebut paripurna seingat saya tidak disampaikan.

Tidak ada cara lain lagi yang bisa kami lakukan kecuali melangkah untuk lakukan Judicial Review. Terpaksa langkah ini ditempuh walau secara pribadi saya yakin akan ada potensi masalah yang terjadi, propaganda dan agitasi mudah dijumpai saat itu dimana pihak pemkab bolmong seakan dibuat berhadap-hadapan dengan masyarakat bolsel maupun kemendagri. Kami sadar sedari awal bahwa ini potensi masalah yang mau tidak mau akan kami hadapi, tapi kami meyakini bahwa dengan ketenangan, argumentasi yang baik, serta keyakinan kami di pihak yang benar akan memudahkan langkah ini.

Sempat berpikir untuk mengundang pemkab bolsel untuk diskusi terbuka, tapi pasifnya argumentasi pemkab bolsel mengenai Permendagri dan JR membuat hal ini sulit untuk terwujud, setiap data dan fakta yang kami ajukan dan disebar ke publik selalu dijawab dengan “yang digugat pemkab bolmong adalah kemendagri bukan pemkab bolsel”. (Pembahasan mengenai lemahnya jawaban seperti ini akan saya ulas secara tersendiri nanti).

Bersambung…

Penulis : Muh. Triasmara Akub