KOTAMOBAGU – Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Sosialisasi digelar di Ball Room Hotel Sutan Raja, Kamis (22/11/2018), dibuka langsung Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, dan turut dihadiri Aggota DPRD Kota Kotamobagu, para Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kotamobagu, LLAJ, LSM serta Tokoh Masyarakat.

Nayodo dalam sambutannya mengatakan, guna mendukung perkembangan ekonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka perlu dilakukan upaya untuk peningkatan terhadap sumber – sumber Pendapatan Asli Darah (PAD) yang berasal dari retribusi dan pajak.

Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu adalah melakukan penyesuaian, serta perubahan terhadap besaran retribusi dan pajak daerah khususnya retribusi tempat parkir khusus yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015.

“Perubahan Perda tentang retribusi khusus parkir ini berdasarkan adanya pertimbangan bahwa, Perda yang mengatur tentang besaran dari retribusi khusus parkir di Kota Kotamobagu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kota Kotamobagu saat ini,” ujar Nayodo.

Perubahan pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 tersebut diantaranya perubahan pada Pasal 8 Ayat 3, yang mengatur besaran tatif retribusi khusus parkir, serta adanya aturan tambahan yang mengatur tentang pengelolaan parkir secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah besaran PAD yang berasal dari retribusi khusus parkir.

Dikesempatan yang sama, Wakil Wali Kota menjelaskan, tentang Ranperda Penyelenggaraan LLAJ tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi, serta tentunya dapat diselenggarakan secara terpadu aman, tertib, lancar dan efisien.

“Ranperda tentang penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan ini, juga sejalan dengan amanat dari Pasal 12 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana penyelenggaraan LLAJ merupakan sub urusan pemerintahan, yang wajib untuk dilaksanakan bidang perhubungan, Ranperda yang mengatur tentang system penyelenggaraan LLAJ ini juga mengedepankan asas manfaat, asas keadilan, asas kepentingan umum, asas keseimbangan, asas keterpaduan, asas transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan serta tentunya partisipatif,” jelas Nayodo.