KOTAMOBAGU– Sedikitnya 29.226 Anak di Kotamobagu bakal dilakukan imunisasi campak Measles Rubela (MR). Imunisaai tersebut bertujuan untuk mencegah penyakit campak dan rubela bagi anak-anak usia Dini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu Decie Ch Lala melalui Kepala Bidang kesehatan Masyarakat da pencegahan pengendalian penyakit Apek D. M mengatakan, kegiatan imunisasi mulai dilakukan di tingkat Desa /Kelurahan bekerjasama dengan seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

“Kami mulai turun sejak awal agustus, sejauh ini sudah ada 985 anak yang dilakukan imunisasi MR. Targernya 29.226 anak mulai dari tingkar PAUD hingga SMA atau dari Usia Sembilan Bulan hingga 15 Tahun,” kata Apek, Jumat (03/08/2018).

Selanjutnya kata Apek, pihaknya bakal turun di tiap Sekolah untuk melaksanakan imunisasi tersebut. “Kita targetkan untuk desa dan kelurahan bulan ini selasai , selanjutnya akan dilakukan di tingkat sekolah yaitu dibawah 1t tahun,” jelasnya

Namun, kegiatan campak MR tersebut rupannya mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya di Kotamobagu. Menurut ketua (MUI) Kotamobahu Uztad Danny Pontoh, Produk vaksin MR tersebut belum mempunyai Legalitasi atau setifikasi halal.

“Pada dasarnya MUI mendukung seluruh program pemerintah. karena ini berkaitan dengan vaksin kan pastinya ada sesuatu yang akan dimasukan ke tubuh. Nah, ini ada kaitannya dengan halal atau haram, karena terindikasi ada beberapa vaksin yang mengandung unsur tertentu,” jelas Danny

Menurutnya, persoalan halal atau haram adalah soal agama. Sehingga yang menentukan halal atau haram atas sesuatu adalah otoritas agama.

“Masalah halal-haram itu termiologi agama, bukan sosial, politik juga bukan terminologi kesehatan. Sehingga soal agamalah yang mempunyai otoritas menetukan ini halal atau haram,” jelasnya

Lanjut Danny, Kementrian Kesehatan (RI) sudah melakukan upaya pertemuan dengan MUI pusat terkait lagalisasi Halal vaksin MR tersebut. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasih lebuh lanjut.

“Tapi dari Kemenkes sudah menjamin bahwa itu tidak mengandunh unsur demikian, tetapikan jaminannya baru dari Kemenkes sementara lembaga yang punya otoritasi untuk menentukan halal atau haram kan itu MUI. Untuk itu kami mengimbau dan harapak Kemenkes segera memastikan legalitas produk vaksin tersebut,” tutup Uztad Danny.