KOTAMOBAGU – Beberapa orang memilih cara cepat untuk menyembuhkan pegal-pegal pada tubuh, dengan cara pijat atau mengkonsumsi obat penghilang rasa pegal itu.

Di Kotamobagu, menjamurnya tempat terapi pijat SPA, menjadi populer di kalangan masyarakat. Tak heran banyak masyarakat memilih tempat ini untuk merilaksasi tubuh.

Namun, siapa sangka, tidak semua tempat pijat ini memberikan jaminan kesehatan. Banyak karyawan SPA justru tidak memiliki sertifikat kompetensi dalam melakukan terapi ini.

Bahayannya, pasien atau masyarakat yang mendapat pelayanan pijat, berisiko terhadap gangguan kesahatan, seperti tersumbatnya pembuluh darah hingga mengakibatkan memar.

“Memang dengan terapi pijat ini efek sampingnya sangat kecil. Bahkan dapat membuat pasien terasa segar dan hilang rasa pegalnya. Namun, jika dilakukan sembarangan, risikonya sangat banyak. Apalagi menyangkut tekanan pada beberapa struktur tubuh yang sensitif,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu, Devie CH Lala, Sabtu (27/7/2018)

“Bahayanya dapat mengakibatkan pasien atau pengunjung mengalami kerusakan pada ligamen persendian, otot, dan urat yang bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah,” tambahnya.

Lanjutnya, setiap terapis harus paham dengan struktur tubuh pasien saat dipijat.

“Masa urat dan otot bisa berpengaruh buruk bila salah pijat. Apalagi pasien mengalami riwayat darah tinggi,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Bagian Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Idris Amparodo mengatakan, setiap terpais harus memiliki keahlian dalam melakukan terapi ini.

“Memang betul untuk para pelaku SPA khususnya terapi pijat, harus mempunyai sertifikat keahlian dalam menangani terapi pijat. Minimal yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan pijat atau akupuntur, bilah perna mengikuti pelatihan pijat pasti mempunyai sertifikat kompetensi,” ujarnya.

Ditambahkan, Pemkot akan menganggarkan untuk pelatihan terapi pijat bagi masyarakat yang ingin berprofesi sebagai terapis.

“Untuk saat skarang pelatihan pijat belum bisa diadakan, sebab keterbatasan angaran dikarenakan adanya efesiensi APBD tahun 2018. Namun, Insha Allah, tahun 2019 akan diusulkan kembali melalui program kegiatan 2019,” pungkasnya.