Foto : BKN

HUKUM  – Badan Kepegawaian Negara mengancam memberikan sangsi tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan aktivitas ujaran kebencian di media sosial (Medsos).

Melalui siaran pers Jumat (18/5), Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Muhammad Ridwan menyampaikan secara rinci keenam bentuk ujaran kebencian yang dilarang dilakukan oleh ASN.

Ridwan juga mengingatkan Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga (K/L) menjatuhkan hukuman bagi ASN yang melakukan pelanggaran.

Baca : BKN Beri Sangsi Tegas PNS Pelaku Ujaran Kebencian di Medsos

Ini 6 bentuk ujaran kebencian yang bakal dikenakan sangsi jika dilakukan seorang ASN.

  1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan;
  3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya);
  4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; dan
  6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin kesatu dan kedua dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.

“ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan,” tegas Ridwan.

Ia menambahkan, penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN.

Sebelumnya Ridwan mengatakan, masyarakat dapat melaporkan ke kanal www.lapor.go.id atau melalui surat elektronik kealamat humas@bkn.go.id, jika ada PNS yang melakukan tindakan tersebut.

“Bagi masyarakat yang mengetahui ada PNS lakukan ujaran kebencian, laporkan!,” tegasnya.

Sumber : Humas BKN
Editor : Rahmat Putra