Istimewa

JAKARTA – Dengan pertimbangan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Parpol serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Parpol, pemerintah memandang beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 perlu dilakukan perubahan.

Atas pertimbangan tersebut, pada tanggal 4 Januari 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam perubahan ini disebutkan, besaran nilai bantuan keuangan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp1.000,00 per suara sah (sebelumnya didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Parpol yang mendapatkan kursi periode sebelumnya).

“Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PP ini.

Adapun besaran nilai ditingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, menurut PP ini, sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.

Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Parpol tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan Parpol tahun anggaran berjalan.

Sementara nilai bantuan keuangan kepada Parpol ditingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kab/kota sebesar Rp1.500,00 per suara sah.

Namun bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangan tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan tahun anggaran berjalan.

“Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud (tingkat provinsi dan kabupaten/kota, red) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,” bunyi Pasal 5 ayat (7) PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, bantuan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk operasional Parpol.

PP ini juga menegaskan, bagi Parpol yang melanggar ketentuan batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 5 Januari 2018.

Sumber : Humas Setkab