Ilustrasi

BOLMONG – Polemik belum ditandatanganinya dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 oleh ketua DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, belum mendapat titik terang.

Sampai dengan batas 30 november 2017, dokumen APBD Bolmong tahun 2018 yang disodorkan Kepala Bagian Risalah dan Perundangan tak jua ditandatangani oleh Ketua DPRD Welty Komaling.

Padahal menurut sumber Tim Anggaran Pemerintah Daerah, angka pendapatan dan Belanja serta defisit yang ada pada saat Paripurna penetapan APBD 2018, sudah sesuai dengan Nota Keuangan yang disampaikan oleh eksekutif pada Rapat Paripurna DPRD  pembicaraan Tingkat I APBD 2018 yang saat itu dipimpin oleh Welty Komaling.

Angka tersebut juga telah sesuai dengan nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif pada saat penandatangan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) menjadi KUA PPA 2018.

Masih menurut sumber, sebelum penandatanganan kesepakatan KUA PPA, ada pembahasan antara Banggar dan TAPD. Banggar merekomendasikan beberapa hal untuk direvisi kembali, antaranya, kegiatan peningkatan untuk ditunda karena belum menjadi prioritas, kendaraan Pemda yang dilelang agar dimasukkan sebagai PAD, DAK dukungan Layanan Kesehatan sebesar kurang lebih 31 Miliar diminta untuk dirinci dan disesuaikan sumber dan besaran anggarannya, ini semua sudah ditindak lanjuti oleh eksekutif.

Namun ada permintaan Ketua DPRD untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat untuk pimpinan DPRD tidak dapat disetujui. Sebab pengadaan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD tidak ada dalam rencana kerja sekretariat dewan tahun 2018 ini. Berdasarkan rencana strategis Setwan 2017-2022, nanti akan dianggarkan pada Tahun 2019 kepada Pimpinan DPRD.

Penyesuaian hasil rekomendasi Banggar kemudian mempengaruhi perubahan pendapatan, belanja dan defisit tapi proses ini sudah disepakati pada saat penetapan KUA PPA 2018 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD.

Kemungkinan jika hal ini terus berlarut tanpa ada penyelesaian, banyak program dari Bupati terpilih Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanni Ronni Tuuk, gagal untuk dilaksanakan.

Sangat disayangkan jika siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tidak akan mendapat bantuan seragam dan sepatu. Demikian pula para pemuka agama yang uang intensifnya bakalan tak terterima.

Baca Juga