Mustarin saat memberikan materi

POLITIK – Pers sebagai pilar keempat demokrasi tentunya memiliki peran penting dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Pers yang memiliki peran sebagai kontrol sosial di masyarakat, juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik secara politik, ideologi maupun budaya melalui pemberitaan.

Sebagaimana di wilayah lain di Indonesia, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, pada tahun 2018 nanti, akan melaksanakan Pilkada Wali Kota dan Wakil Walikota. Atas dasar ini, Panitia Pengawas Pemilu Kota Kotamobagu memandang perlu adanya sinergitas antara Panwaslu dan Media dalam menjalankan fungsi pengawasan Pilkada.

“Sebagai mitra, Panwaslu merasa perlu adanya kerjasama dengan media sebagai alat kontrol untuk pelaksanaan tahapan Pilkada,” kata Ketua Panwaslu, Dr. Rusly Mokoginta, SH. MH, saat membuka Focus Grup Discussion bersama Insan Pers di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Selasa (28/11).

Bukti keseriusannya, Panwaslu berencana menyiapkan tempat khusus untuk jurnalis agar memudahkan menayangkan berita ataupun mengumpulkan data sebagai bahan pemberitaan.

“Namanya Pojok Pengawasan. Fasilitas kami sediakan untuk mempermudah rekan-rekan dari media dalam peliputan atau mengirim berita untuk ditayangkan,” ucap Musly.

Focus Grup Discussion juga menghadirkan Koordinator Divisi Hukum dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Mustarin Humagi, SH dan Direktur Radar Bolmong Fauzi permata sebagai pemateri.

Bawaslu Nyatakan KPU Langgar Administrasi Prosedur Pendaftaran Dengan SIPOL

Pada kesempatannya, Mustarin mengatakan, kota kotamobagu merupakan salah satu pusat perhatian proses demokrasi di Sulut.

“Proses demokrasi di wilayah ini salah satu menjadi Barometer. Hal ini tentunya perlu dijaga dengan pengawasan yang ketat terutama dari pihak-pihak yang akan merusak tatanan demokrasi,” ujar Mustarin.

Disisi lain ia menerangkan, media massa bisa memihak ke calon pasangan tertentu, namun harus dinyatakan dengan terbuka kepada umum.

“Bisa berpihak tapi harus dinyatakan terbuka. Keberpihakan media tidak harus menghilangkan fungsinya sebagai alat kontrol dan tetap harus menjunjung tinggi profesionalisme dan etika jurnalistik,” ucapnya.

Lima Wilayah Rawan Konflik pada Pilkada 2018

Sementara Fauzi menjelaskan, dengan kebebasan pers untuk mengumpulkan informasi faktual, memudahkan media menjalankan fungsi pengawasan khususnya pada proses pilkada.

“Peran ini tentunya menjadi bagian penting untuk media dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, media juga dapat melakukan pencegahan terutama yang dapat mengakibatkan konflik pada penyelenggaraan pilkada di kota kotamobagu,” ujar Fauzi.

Focus Grup Discussion juga dihadiri oleh Komisioner Panwaslu kotamobagu Herdy Dajoh dan Amaludin Bahansubu, yang juga menjadi moderator pada diskusi ini. Sementara puluhan insan pers yang hadir merupakan jurnalis dari media cetak, media elektronik dan media siber yang ada di kota kotamobagu.