Foto : Bawaslu RI

PORTAL MONGONDOW, POLITIK  –  Majelis Sidang Bawaslu telah mengeluarkan putusan terhadap tiga laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019. Majelis Sidang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi.

Majelis Sidang Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik secara fisik.

“Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta Pemilu,” ujar Ketua Majelis Sidang Abhan, Rabu (15/11/2017).

Masuk Data Sipol, ASN Laporkan Partai Hanura Kota Kotamobagu

Data Sipol Ancam Masa Depan ASN

Dalam putusan, Abhan menyebutkan aturan kewajiban menggunakan SIPOL yang tidak didasari dan tidak bersumber pada UU Pemilu, dinilai tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma Pasal 13 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma Pasal 176 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) sehingga dalam hal ini menimbulkan pertentangan antara kedua pasal.

Dalam hal ini Bawaslu lebih mengutamakan pendaftaran menggunakan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. Dalam hal ini merupakan surat fisik.

Dengan demikian, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 177 UU Pemilu.

“Putusan ini wajib untuk dilaksanakan paling lambat tiga hari sejak pembacaan putusan,” tegas Abhan dilansir Bawaslugoid.

Anggota KPU RI yang hadir dalam sidang pembacaan putusan yakni  Hasyim Asy’ari dan Evi Novida Ginting Manik.