program perlindungan anak
Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, saat menghadiri Launching Nasional Puspaga
program perlindungan anak
Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, saat menghadiri Launching Nasional Puspaga

Kotamobagu, portalmongondow.com – Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, Selasa (05/09/2017), kemarin, mendapat kehormatan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yambise, untuk memaparkan berbagai program perlindungan anak yang diterapkan Pemerintah Kotamobagu.

Momen membanggakan tersebut berlangsung saat Tatong menghadiri kegiatan Launching Nasional Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai bagian dari undangan khusus Kementerian PPPA terhadap Kepala Daerah Perempuan se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Yohana lantas mengungkapkan alasan dipilihnya Tatong mewakili para Kepala Daerah Perempuan se-Indonesia, untuk menyampaikan pemaparan.

“Walikota Kotamobagu begitu memperhatikan kehidupan perempuan dan anak di Kotamobagu. Sudah banyak program dan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan perhatian terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada Walikota Kotamobagu,” ujar Menteri Yohana.

Tak menyia-nyiakan kesempatan langka tersebut, Tatong pun memaparkan berbagai terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kotamobagu dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.

“Di Kotamobagu ada beberapa program dan kegiatan yang sudah kami laksanakan. Diantaranya pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), pembentukan Forum Anak, kampanye perlindungan perempuan dan anak melalui jelajah Three End’s, pendirian Kampung KB, serta mewujudkan Kota Layak Anak dan berbagai program lainnya,” kata Tatong.

dalam kegiatan ini Tatong juga berkesempatan menandatangani plakat Deklarasi Launching Puspaga bersama Menteri Yohana.

Selain para Kepala Daerah Perempuan se-Indonesia, kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Onih, Bogor, Jawa Barat ini,  juga turut dihadiri para Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Indonesia. (*)