biaya pengukuran tanah
Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara
Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Tax Amnesty di Sutan Raja Hotel
Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Tax Amnesty di Sutan Raja Hotel

Kotamobagu, portalmongondow.com – Perusahaan yang beroperasi di Kota Kotamobagu, terutama yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan berbasis di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Manado, diingatkan untuk memperhatikan administrasi terkait pembayaran gaji karyawan yang kemudian akan mendapat potongan pajak penghasilan (PPh).

Peringatan tersebut disampaikan langsung Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, Rabu (24/08/2016), tadi malam, usai menghadiri konferensi pers dalam kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Tax Amnesty, oleh KPP Pratama Kotamobagu, di Sutan Raja Hotel.

Menurut Tatong, administrasi pembayaran gaji karyawan di Kotamobagu, penting untuk diperhatikan guna melindungi hak-hak karyawan yang mayoritas induk perusahaan bertempat di kota Manado. Terlebih, pihaknya mensinyalir mayoritas pembayaran gaji hanya dilakukan melalui transfer bank, yang itu nantinya berpotensi melemahkan posisi karyawan, terutama dalam hal kewajiban membayar pajak.

“Memang, kami mensinyalir adanya persoalan seperti itu. Kebanyakan tenaga kerja di Kotamobagu memang menerima gaji dari induk perusahaan di Manado melalui transfer bank. Dan dengan kondisi seperti itu, mereka (karyawan, red) bisa saja tidak mengetahui apakah dalam gaji mereka itu benar-benar dilakukan potongan pajak penghasilan atau tidak,” ujar Tatong.

Karenanya, kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pembayaran gaji dengan sistem transfer bank tersebut, diingatkan Tatong untuk tetap memberikan slip pembayaran gaji kepada karyawan asal Kotamobagu, agar karyawan bisa memastikan dilakukannya pemotongan pajak penghasilan oleh perusahaan.

“Jangan sampai di kemudian hari, konsekuensi hukum atas tunggakan pajak penghasilan justru ditanggung sendiri oleh karyawan kita. Nah, disitulah pentingnya untuk memperhatikan administrasi pembayaran gaji mereka. Dan ini harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh perusahaan yang menggunakan sistem transfer dalam membayar gaji,” tandasnya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggo-Malut, melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, F.N Rumondor, juga menegaskan perihal kewajiban perusahaan dalam membayarkan potongan pajak penghasilan karyawan.

“Mereka (perusahaan, red) memang diwajibkan untuk menyertakan setiap potongan pajak penghasilan karyawan dalam laporannya. Dan, jika hal itu tidak dilakukan, maka ada sejumlah sanksi yang akan diterima perusahaan,” ujar Rumondor. (man)