apbd kotamobagu
Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara (kedua dari kiri) saat menghadiri Rapat Paripurna Tahap Pertama KUA-PPAS Perubahan tahun 2016
Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara (kedua dari kiri) saat menghadiri Rapat Paripurna Tahap Pertama KUA-PPAS Perubahan tahun 2016
Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara (kedua dari kiri) saat menghadiri Rapat Paripurna Tahap Pertama KUA-PPAS Perubahan tahun 2016

Kotamobagu, portalmongondow.com – Adanya asumsi yang tidak lagi sesuai dengan kebijakan umum anggaran pada APBD Kotamobagu tahun 2016, menjadi salah satu alasan Pemerintah Kotamobagu mengajukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, yang nantinya akan dibahas bersama pihak Legislatif di daerah tersebut. Selain itu, terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah serta peningkatan kebutuhan belanja daerah, juga menjadi alasan yang tidak kalah pentingnya.

Demikian dikatakan Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, saat menyampaikan sambutan dalam Sidang Paripurna Tahap Pertama Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun 2016, Kamis (18/08/2016), petang kemarin, di Ruang Paripurna DPRD Kotamobagu.

“Karenanya dibutuhkan sebuah skema perubahan anggaran yang telah diformulasikan ke dalam rancangan kebijakan umum anggaran APBD perubahan serta prioritas dan plafon anggaran perubahan APBD tahun anggaran 2016,” ujar Tatong.

Pemerintah Kotamobagu sendiri, dalam pengajuan KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2016 ini, memprediksi total anggaran belanja daerah yang dibutuhkan sebesar Rp 769.805.887.882,-, guna memenuhi kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung hingga penghujung tahun nanti.

“Prediksi tersebut direncanakan untuk membiayai belanja tidak langsung, yakni sebesar Rp 313.624.530.444,-, dan belanja langsung yakni sebesar Rp 456.181.357.438,-,” ungkap Tatong.

Dengan angka tersebut, maka prediksi total APBD Kotamobagu yang dibutuhkan untuk membiayai keseluruhan kegiatan selama tahun 2016 ini, dari yang semula berjumlah Rp 685.950.265.263,- mengalami kenaikan sebesar 12,22 persen.

“Oleh karena itu, proyeksi perubahan jumlah anggaran belanja daerah, sebagaimana yang saya sampaikan, direncanakan akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kotamobagu, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan,” tandas Walikota Perempuan Pertama di Kotamobagu ini. (man)