Wacana Lokalisasi Seks Mengemuka Dalam Konsultasi Publik Ranperda Trantibum
Ketua LSM Formak, Ando Lobud, tampak vokal saat mengikuti konsultasi publik Ranperda Trantibum
Wacana Lokalisasi Seks Mengemuka Dalam Konsultasi Publik Ranperda Trantibum
Ketua LSM Formak, Ando Lobud, tampak vokal saat mengikuti konsultasi publik Ranperda Trantibum

Kotamobagu, portalmongondow.com – Konsultasi Publik atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) oleh Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kotamobagu, di Ballroom Sutan Raja Hotel, Kamis (14/07/2016), sore tadi, sempat melahirkan wacana menarik, soal perlu adanya lokalisasi seks di Kotamobagu.

Adalah Ketua LSM Formak, Ando Lobud, yang mencetuskan wacana tersebut.

Bermula dari pembahasan Pasal 37 ayat 1 dan 2, soal larangan perbuatan asusila di depan umum, aktivis yang dikenal vokal ini, lantas menyarankan Banleg DPRD untuk menambahkan ayat tentang penyediaan lokalisasi seks, sebagai konsekuensi jika ayat tentang larangan perbuatan asusila di depan umum tetap ‘dipaksakan’.

“Kalau memang larangan perbuatan asusila di depan umum harus dimasukkan dalam Ranperda ini, maka saya kira perlu dipikirkan juga untuk menyediakan lokalisasi di kota ini,” ujarnya.

Guna menguatkan argumennya, Ando kemudian beralasan bahwa larangan soal perbuatan asusila di depan umum, sejatinya telah diatur dalam norma-norma kehidupan masyarakat. Sehingga, dirinya berpikir larangan dimaksud tidak perlu harus dimasukkan dalam poin Ranperda Trantibum.

“Soal perbuatan asusila di depan umum, itu sudah diatur dalam norma. Tidak perlu lagi ada larangan sebagaimana Pasal 37 ayat 1 dan 2 tadi. Tetapi kalau kemudian ini dipaksakan, maka DPRD dan Pemerintah perlu memikirkan disediakannya lokalisasi. Sebab, adanya larangan sebagaimana dimaksud, tidak menjamin akan hilangnya perbuatan asusila di tempat lain,” tegas Ando.

Meski demikian, wacana yang dilontarkan Ando ini, tak lantas diterima begitu saja oleh sejumlah peserta konsultasi publik lainnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Sahaya Mokoginta, dengan tegas mengatakan jika poin larangan perbuatan asusila di depan umum, sudah melewati pertimbangan yang matang baik oleh pihak DPRD maupun oleh Pemerintah Kotamobagu.

“Perlu diketahui, bahwa Ranperda ini dibahas bersama oleh DPRD dan pemerintah serta sejumlah pihak terkait. Dan semua materi dalam Ranperda ini, saya kira juga sudah dikomparasikan dengan yang ada di daerah lain. Lagipula larangan perbuatan asusila ini tidak hanya di Kotamobagu saja, tetapi juga diterapkan di daerah lainnya,” terang Sahaya.

Birokrat yang akrab dengan tugas-tugas penertiban masyarakat ini, kemudian menyampaikan dilemanya dalam bertugas, terutama menyangkut hal-hal yang dianggap melanggar ketertiban umum namun belum diatur dalam regulasi.

“Ada beberapa contoh di lapangan, dimana kami tidak bisa mengambil tindakan. Seperti misalnya adanya pengemis atau juga para pelaku asusila di depan umum sebagaimana yang kita bahas ini. Itulah mengapa hal-hal seperti ini perlu diatur,” lugasnya.

Sementara pihak Banleg DPRD, dalam hal ini Herry F. Coloay, selaku moderator konsultasi publik, yang meski terkesan keberatan atas usulan Ando, namun mengaku masih akan melakukan kajian lebih lanjut.

“Forum hari ini adalah forum konsultasi publik. Masih ada mekanisme selanjutnya. Nantinya masukan-masukan yang ada ini akan menjadi catatan bagi Banleg, untuk kemudian dikonsultasikan lebih lanjut ke Biro Hukum Provinsi,” ujar Coloay.

Berikut materi Ranperda Trantibum Pasal 37 Ayat 1 dan 2 yang menjadi dasar dicetuskannya ide penyediaan lokalisasi oleh Ando Lobud :

Pasal 37

  1. Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya;
  2. Setiap orang dilarang : a) Menjadi penjaja seks komersial di jalan dan/atau tempat-tempat umum; b) Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; c) Memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan/atau tempat-tempat umum.

(man)