Bolmong, portalmongondow.com – Disaat persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 mulai menggeliat di daerah lainnya, tidak demikian halnya dengan Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal itu bisa dilihat dari belum ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPUD Bolmong dengan pihak Pemerintah Kabupaten setempat. Padahal, hari ‘H’ pencoblosan 15 Februari 2017, praktis kurang dari setahun lagi.
NPHD sendiri sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan hajatan Pilkada dari segi pendanaan. Sementara hingga saat ini, kabupaten Bolmong menjadi satu-satunya daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017 dan belum menandatangani NPHD.
Informasi tersebut terungkap dari hasil koordinasi pihak KPUD Bolmong dengan salah satu komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, sebagaimana dikonfirmasi Ketua Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik KPUD Bolmong, Lilik Mahmuda, S.Sos.
“Iya, infromasi dari Pak Hadar, tinggal kita (Bolmong, red) yang belum tandatangan NPHD,” kata Lilik, merujuk komunikasinya melalui media social WhatsApp.
Menurutnya, semua tergantung dari Pemkab Bolmong. Sebab, persoalan tanggal 22 Mei lalu, kenapa KPU belum tandatangan karena dalam NPHD tidak mencantumkan total anggaran yang dibutuhkan. “Daerah lain NPHD nya mencatumkan jumlah total, tinggal ayat penjelasan terkait tahapan pencairannya,” jelas Lilik.
Dia mencontohkan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam NPHD totalnya 24,4 Miliar, dan penjelasan pasal, Tahap pertama 10 Miliar di APBD 2016, Rp 8 Milyar di APBD-P 2016, dan sisanya di APBD 2017 sebesar Rp 6,4 Milyar. “Yang kami inginkan seperti itu, tapi kemarin (Minggu, red), Pemda tidak mau mencantumkan total, dengan alasan belum tersedia anggaran di APBD. Padahal, daerah yang Pilkada 2017 hampir semuanya begitu, tinggal diatur pasal-pasal penambahan,” tambahnya lagi.
Sementara Ketua KPU Bolmong, Fahmi Gobel, menambahkan semua tergantung political wil dari Pemkab. Apabila serius untuk memfasilitasi Pilkada, maka anggarkan sesuai kebutuhan yang telah terbahas dengan Pemda yakni Rp 25,8 Milyar. “Kami harapkan juga, anggaran pengamanan dianggarkan. Jangan sampai Pilkada sudah jalan, sementara anggaran pengamanan Pilkada tidak ada,” katanya lagi.
Dengan situasi yang ada, dirinya berharap keseriusan Pemkab Bolmong dalam menunjang jalannya proses demokrasi di daerah tersebut.
“Butuh keseriusan lah, dalam Pilkada ini, karena Pilkada adalah hajatan nasional, yang diamanatkan UU,” tutup Fahmi. (*/man)
