Kotamobagu, portalmongondow.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong serta DPRD Bolmong, guna mematangkan kesiapan anggaran Pilkada 2017, yang nantinya dituangkan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebelum memasuki tahapan selanjutnya, yakni perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Namun demikian, upaya koordinasi yang telah dilakukan pihak KPUD sejak dua pekan lalu, sedikit terkendala oleh perubahan regulasi. Jika sebelumnya standar pembiayaan Pilkada merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 dan Nomor 51 tahun 2015, maka saat ini pihak KPUD sudah harus mengacu pada Keputusan KPU RI, nomor 43 dan 44 tahun 2016 serta Surat Menteri Keuangan Nomor 118 tahun 2016, terkait standar honorarium penyelenggara Pemilihan.
Ketua Divisi Keuangan dan Logistik KPUD Bolmong, Lilik Mahmuda Paputungan, Sag, Sabtu (07/05/2016), kemarin, mengatakan, pihaknya telah menyesuaikan anggaran Pilkada Bolmong dengan perubahan aturan dimaksud. Sehingga, menurutnya, pengajuan anggaran yang terus dikoordinasikan pihaknya dengan Pemkab serta pihak DPRD, tidak lagi menemui kendala.
“Tahapan sudah dimulai sejak 30 April lalu. Tentu kami membutuhkan anggaran yang nantinya dapat menunjang pelaksanaan Pilkada,” ujar Lilik.
Bahkan menurutnya, dengan penyesuaian regulasi yang dilakukan pihaknya, terjadi penurunan jumlah total kebutuhan anggaran, yakni dari Rp 31 Miliar, menjadi Rp 27 Miliar.
“Yang memakan banyak anggaran adalah pembayaran honor PPK dan PPS, sekitar 60 persen dari total anggaran, serta untuk tahapan kampanye,” terangnya.
Sementara Ketua KPUD, Fahmi Gobel, berharap penandatanganan NPHD secepatnya dapat terlaksana, agar pihaknya segera bisa fokus dalam pelaksanaan tahapan. Terlebih, di bulan Mei ini, harusnya tahapan perekrutan PPK dan PPS sudah terlaksana.
“Hasil koordinasi dengan Pemda dan DPRD berjalan baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala berarti,” harapnya. (*/iman)
