Kotamobagu, portalmongondow.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolaang Mongondow, terus berupaya melakukan rasionalisasi anggaran sebagaimana yang dibutuhkan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di daerah tersebut tahun 2017 mendatang.
Menurut Ketua KPUD Bolmong, Fahmi Gobel, hal itu penting dilakukan guna menghindari persepsi negatif oleh publik terkait pengajuan anggaran oleh pihaknya ke Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang tinggal menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Kepada sejumlah media, Fahmi mengaku jika pihaknya juga telah diberi arahan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, melalui Koordinator Wilayah Bolmong, Zulkifli Golonggom, Rabu (11/05/2016), kemarin, untuk merasionalisasi lagi anggaran Pilkada yang diajukan.
“Ini penting untuk menghindari angggaran negatif oleh publik. Jangan sampai terkesan anggaran yang kami minta besar tapi kegiatannya tidak jelas,” ujar Fahmi.
Lanjut dikatakan dirinya, pengajuan anggaran yang diusulkan pihaknya sudah dikaji dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Bahkan, hampir setiap hari pihaknya terus mempelototi rincian anggaran, demi menghindari adanya kegiatan yang tidak bermanfaat.
“Kami upayakan agar setiap mata anggaran memiliki output yang jelas,” tambahnya.
Diakui Fahmi, jika pihaknya juga membutuhkan masukan dari KPU Provinsi atas anggaran yang sudah diajukan untuk Pilkada Bolmong tahun 2017.
“Apabila ada yang masih kurang, tentu arahan dari KPU Provinsi sangat kami harapkan,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, anggaran Pilkada yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bolmong tahun 2016, yakni sebesar Rp 19 miliar. Namun, dari perhitungan KPUD sendiri sebagaimana Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah direvisi, dibutuhkan dana sekitar Rp 27 miliar demi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada tahun 2017. (tr1/iman)
